Anggaran BP Batam Rp 1,005 Triliun

21-10-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2014 untuk Badan Pengusahaan (BP) Batam sebesar Rp 1.005.855.296.000 dalam rapat dengar pendapat, Senin (21/10). Tak ada tambahan anggaran lagi menyangkut hal ini.

Dalam rapat yang sangat singkat itu menghadirkan Kepala BP Batam dan jajarannya. Rapat sendiri dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Erik Satria Wardhana (F-Hanura), didamingi Airlangga Hartarto (F-PG) dan Azam Azman Natawijaya (F-PD). besaran anggaran tersebut sudah mengalokasikan anggaran tambahan BP Batam sebesar Rp 10 miliar.

Persetujuan alokasi anggaran BP Batam ini selanjutnya segera dibawa Komisi VI ke Badan Anggaran untuk dibahas. “Mudah-mudahan anggaran ini bisa meningkatkan kinerja BP Batam,” harap Erik saat memimpin rapat.

Sementara itu, Kepala BP Batam berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR dalam menyetujui pengajuan anggaran tahun 2014 ini. Dan anggaran ini tentu saja akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Seperti diketahui, infrastruktur jalan di Batam masih perlu penambahan dan pemeliharaan. Pembangunan infrastruktur tersebut tentu untuk menunjang kelancaran industri di Batam.

“Kami sampaikan terima kasih atas dukungan Komisi VI. Dan anggaran ini bisa dimanfaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” kata Kepala BP Batam. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...